ENAM PUSTAKAWAN UII MENERIMA SERTIFIKAT SERTIFIKASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN DARI LSP PUSTAKAWAN

Jum’at 03 Januari 2020, bertempat di Ruang Pertemuan Lantai 2 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY, Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 29 Yogyakarta, pukul 08.00 sampai dengan 09.00 WIB, enam Pustakawan UII diundangan oleh Kepala DPAD DIY untuk menerima Sertifikat Sertifikasi Pustakawan. Peserta yang diundang sejumlah 38 orang yang terdiri dari pejabat di lingkungan DPAD DIY dan Pustakawan dari berbagai instansi di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya dari Perpustakaan Perguruan Tinggi; Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah; Balitbang dan sebagainya.

Enam Pustakawan dari Universitas Islam Indonesia yang menerima sertifikat kompetensi Pustakawan itu adalah Anton Risparyanto, S.Sos., M.IP.; Gaib Suwasana, SIP., M.IP; Joko Sugeng Prianto, SIP., M.Hum; M. Jamil, SIP; Dr. Sungadi, SIP., M.IP.; dan Suharti AD., SIP. Keenam Pustakawan tersebut mengikuti perpanjangan (re-sertifikasi) Pustakawan yang masa berlakunya sudah habis 29 Desember 2018. Masa berlaku sertifikat bisa dikatakan sangat singkat yakni selama 3 (tiga) tahun. Pelaksanaan ujian kompetensi sertifikasi pustakawan pada tanggal 30 Desember 2015. Syarat re-sertifikasi dengan mengumpulkan dokumen portofolio ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), setelah dinilai dan memenuhi syarat baru diterbitkan sertifikat kompetensi Pustakawan yang baru. Sementara Pustakawan yang lain baru mengikuti ujian kompetensi (sertifikasi) pada 23 – 25 April 2019 di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY.

Dalam sambutannya kepala kantor DPAD DIY Dra. Monika Nur Lastiyani, MM. menyampaikan bahwa “dari 28 orang ikut uji kompetensi Pustakawan dinyatakan lulus 23 orang. Harapannya uji kompetensi dapat diadakan setiap tahun”. Hal tersebut agar Pustakawan yang akan ikut uji kompetensi tidak menunggu terlalu lama. Monik juga menginformasikan bahwa “di Indonesia masih kekurangan asesor bidang Perpustakaan, jumlah asesor hanya 42 orang padahal jumlah Perpustakaan se Indonesia sekitar 3000 an, sehingga asesornya belum memenuhi kuota, masih kurang. Harapannya Pustakawan yang memenuhi syarat agar mendaftar sebagai asesor untuk mencukupi kekurangan tersebut. Strategi untuk menambah asesor baru mengadakan bimbingan teknis (bimtek) asesor sehingga dapat menghasilkan asesor baru untuk menutup kekurangan asesor tersebut.” pungkas Ibu Monika.

Acara yang singkat, kurang lebih satu jam ini diisi dengan: Pembukaan, Sambutan Kepala DPAD DIY dan Pembagian Sertifikat Kompetensi Pustakawan diselingi poto bersama dan Penutup. Alhamdulillah semoga berkah Alloh bagi kita semua, aamiin (Penulis Berita: Joko Sugeng Prianto/ Pustakawan UII)

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

ENAM PUSTAKAWAN UII MENERIMA SERTIFIKAT SERTIFIKASI KOMPETENSI PUSTAKAWAN DARI LSP PUSTAKAWAN

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply