DIREKTORAT PERPUSTAKAAN UII MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI DAN DISKUSI: JABATAN FUNGSIONAL, PANGKAT DAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN UII

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan memperlancar kenaikan jabatan, pangkat pustakawan Universitas Islam Indonesia, Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) menyelenggarakan acara “Sosialisasi dan Diskusi: Jabatan Fungsional, Pangkat dan Angka kredit Pustakawan Universitas Islam Indonesia”. Acara ini dihadiri oleh pustakawan dan pegawai perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Dari jumlah undangan sebanyak 41 (empat puluh satu) yang dapat hadir sebanyak 34 peserta. Peserta terdiri dari pustakawan sejumlah 20 (dua puluh) pustakawan dan 21 (dua puluh satu) pegawai administrasi perpustakaan Universitas Islam Indonesia.

Acara tersebut menghadirkan 2 (dua) pemateri dari eksternal UII dan Internal UII. Pemateri dari eksternal UII yaitu Drs. Budiyono, SIP (Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan Arsip dan Daerah DIY dan merupakan anggota tim penilai baru untuk pengajuan DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) pustakawan UII yang ditugasi oleh Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM) UII. Dalam acara sosialisasi dan diskusi: jabatan fungsional, pangkat dan angka kredit pustakawan UII beliau memberikan materi tentang Jabatan Fungsional, Pangkat dan Angka Kredit Pustakawan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemateri kedua adalah Dr. Sungadi, S.Sos, MIP (Pustakawan Universitas Islam Indonesia). Beliau menyampaikan materi tentang Jabatan Fungsional, Pangkat dan Angka Kredit Pustakawan Universitas Islam Indonesia (UII).

Dalam acara sosialisai dan diskusi: Jabatan Fungsional, Pangkat dan Angka Kredit Pustakawan Universitas Islam Indonesia, Direktur Direktorat Perpustakaan UII memberikan sambutan. Dalam sambutannya Direktur Direktorat Perpustakaan menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari diselenggarakan acara tersebut adalah untuk menyamakan persepsi tim penilai tentang penilaian DUPAK (Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit Pustakawan) UII, sehingga diharapkan pengajuan DUPAK pustakawan UII dapat berjalan dengan lancar. Acara sosialisasi dan diskusi: Jabatan Fungsional, Pangkat dan Angka Kredit Pustakawan Universitas Islam Indonesia dilaksanakan pada hari Sabtu 30 November 2019 di ruang Madrid, hotel Innside yang beralamat di Jalan Ring Road Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. (Neneng Asaniyah/ Pustakawan UII)

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN UII MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI DAN DISKUSI: JABATAN FUNGSIONAL, PANGKAT DAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN UII

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply