LAYANAN MALAM DIBUKA KEMBALI Haloooo Sobat Perpustakaan UII..! Siapa nih yang bertanya-tanya kapan Perpustakaan UII buka sampai malam lagi? Naaaaah ini diaaaa…. Yang udah kangen suasana Perpustakaan UII di malam hari, yukkssss kemari yukssss!! Mulai besok, 01 November 2022 Perpustakaan UII kembali membuka layanan sampai malam hari. Mulai pukul 16.00 – 21.00 WIB. Artinya mulai […]
INTIP PAMERAN FOTOGRAFI GRATISSS DI PERPUSTAKAAN UII YUK!! Halo Sobat Perpustakaan UII, pada hari Senin 10 Oktober 2022 lalu, Universitas Islam Indonesia menggelar pembukaan pameran fotografi dengan tema “Merapi Bersahabat, UII Berkhidmat”. Pameran ini bertujuan untuk menangkap kedekatan hubungan simbolis antara UII dan Gunung Merapi melalui lensa kamera. Buat sobat Perpustakaan yang tertarik melihat karya […]
Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (DP UII) pada hari Selasa, 4 Oktober 2022, berkesempatan menerima tamu dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Veteran Gg. Jambu, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161. Utusan dari Akademi Farmasi Indonesia (AFI) Yogyakarta dipimpin langsung oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, […]
Pada hari Jumat 16 September 2022, Direktorat Perpustakaan Universitas Islam kedatangan tamu dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STIA) Badrus Sholeh Kediri. Tamu tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Ibu Rofrofin Khudhriya BM., S.IP selaku Pengelola Perpustakaan dan Ibu Nilam Pratiwi Cahyahardianti, S.Ag Bagian keuangan di STAI Badrus Sholeh. Kunjungan ke Direktorat Perpustakaan UII disambut […]
Menurut Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Bab I pasal 1 menyatakan Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau […]
Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (DP UII) sebagai unit penunjang mempunyai peranan dalam menyukseskan Catur Darma lembaga induknya. Catur Darma UII yaitu: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Dakwah Islamiyah. Dalam mendukung terlaksananya darma yang ketiga dan ke empat yakni Pengabdian Masyarakat dan Dakwah Islamiah, Tujuan dari pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah sebagai wujud peran serta […]
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Berdasarkan Surat Edaran Rektor tentang Informasi Libur Idulfitri 1442 H/2021 M, dengan ini kami menyampaikan informasi bahwa Direktorat Perpustakaan Tutup Layanan selama Libur Idulfitri 1442 H. Libur Idulfitri 1442 H dilaksanakan mulai tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 20201 sesuai kalender Universitas Islam Indonesia. Surat Edaran resmi dapat dilihat pada tautan […]
Berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor 2191/Rek/10/SP/VII/2020; Pengumuman Direktur Perpustakaan Nomor 45/Dir.Perpus/10/Div.PP/IX/2020; dan hasil koordinasi dengan seluruh Divisi Pengelolaan Pengetahuan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII), kepada Pemustaka (Mahasiswa) disampaikan hal-hal berikut: Semua sistem infonnasi dan layanan fisik berupa peminjaman buku dilayani secara terbatas sesuai dengan protokol kesehatan mulai tanggal 3 Agustus 2020 mulai jam […]
Akreditasi Perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh Lembaga Akreditasi Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (LAP-PNRI) yang menyatakan bahwa suatu lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan minimal untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) telah dua kali melakukan akreditasi dan memperoleh nilai A. Untuk menjaga kualitas perpustakaan agar tetap sesuai dengan Standar […]
Gedung Moh. Hatta, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
Telepon: +62 274 898444
Email: [email protected]
Perpustakaan Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2014.
Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk:
Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
 |
Layanan |
|
| Alamat | Gedung 1 BPPT
Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat |
|
| Social Media | @genapsni
SNI Channel BSN @bsn_sni |
| Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk:
Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global. |
|||
|
1. Layanan Pembelian SNI Secara Online
2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number |
Social Media BSN
@genapsni @bsn_sni @genapsni |
|
| Alamat BSN:
Gedung 1 BPPT |
|||
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]