SERTIFIKASI PUSTAKAWAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PUSTAKAWAN PERPUSNAS RI

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) mengadakan full Assessment sertifikasi pustakawan yang berada dilingkungan UII. Bertempat di Lt.2 R. Audiovisual Direktorat Perpustakaan UII. Proses Sertifikasi Pustakawan berlangsung selama dua hari dari tanggal 15 dan 16 Desember 2015. Sertifikasi diikuti 8 orang peserta yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pustakawan UII dan satu dari Pustakawan UGM. Sertifikasi Pustakawan ini disyaratkan bagi pustakawan yang sudah berpedidikan minimal S1 (Strata 1) ke atas atau sebagai pustakawan ahli. Adapun klaster yang diambil terdiri dari klaster Pengolahan Bahan Perpustakaan 2 (dua) orang, dan Pemasyarakatan 1 (satu ) orang dan klaster Pengembangan Koleksi 5 (lima) orang. Tim Assessor dari Perpusnas RI sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Dra, Lily Suarny, M.Si. Sebelum dilakukan assessment terlebih dahulu pihak assessor melakukan pengecekan kesesuaian persyaratan uji kompetensi meliputi Tempat Uji Kompetensi (TUK), dokumen peserta (assessi), dan sarana prasarana lainnya yang harus disediakan sesuai dengan panduan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Perpustakaan.

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc dalam sambutannya dan sekaligus membuka acara Sertifikasi Pustakawan menyatakaan, bahwa pada era persaingan global, persaingan semakin kompetitif, tidak lama lagi akhir tahun ini tepatnya tanggal 31 Desember 2015 akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), menuntut kita sebagai lembaga pendidikan khususnya Perguruan Tinggi untuk menyiapkan tenaga-tenaga professional yang kompeten dalam bidangnya dan mampu bersaing dengan tenaga-tenaga professional dari Negara lain. Salah satu tolok ukur tenaga itu dikatakan professional apabila berkompeten di bidangnya juga diwajibkannya bagi setiap profesi memiliki sertifikasi baik nasional maupun internasional, pungkasnya.

Sementara Dra. Lily Suarny, M.Si menyampaikan bahwa assessment yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana profesi pustakawan itu kompeten dalam bidangnya. Assesmen ini bukan untuk menakut-nakuti assessi namun untuk mengetahui apakah klaster yang diambil itu sudah sesuai dengan bidangnya. Disamping itu tujuan diadakan sertifikasi ini juga untuk meningkatkan kompetensi assessi, baik individu pustakawan maupun untuk institusi, karena akan memberikan nilai tambah yang tinggi bagi institusi. Profesi pustakawan sudah diperhitungkan dalam akreditasi nasional, maka diharapkan assessi betul-betul dapat berlaku jujur dalam menjawab pertanyaan assessor dan dalam kompetensi unjuk kerja (KUK). (Ismanto/ Pustakawan UII)

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

SERTIFIKASI PUSTAKAWAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) PUSTAKAWAN PERPUSNAS RI

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply