Seminar Nasional “Menuju Perpustakaan sebagai Knowledge Enterprise”

Perpustakaan dalam rangka membangun paradigma baru para pustakawan, dan para pengambil kebijakan di Perguruan Tinggi, para pemerhati perpustakaan agar beranjak menjadi pemustaka, Pustakawan dan perpustakaan yang mutakhir, mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan informasi stakeholder. Direkrorat Perpustakaan mengundang seluruh pustakawan dari sabang sampai meraoke untuk mengikuti acara Seminar Nasional “Menuju Perpustakaan sebagai Knowledge Entreprise” dengan harapan seluruh pustakawan Faham dan mengerti langkah-langkah yang harus disiapkan perpustakaan untuk bisa memberikan bukti bahwa perpustakaan bukan lagi tempat orang buangan tapi harus bisa membuktikan bahwa Perpustakaan sebagai jantungnya Perguruan Tinggi.

Kegiatan Seminar Nasional bertujuan: 1. Memberikan pemahaman dan stimulus kepada pemustaka, pustakawan dan pengambil kebijakan di perguruan tinggi, 2. Memberikan wawasan ke seluruh peserta seminar bahwa sudah saatnya merombak mindset perpustakaan dari konvensional ke mindset yang berwawasan dan berkompeten, 3. Memberikan bukti bahwa perpustakaan sebagai jantungnya Perguruan Tinggi kepada lembaga induknya. Perserta berjumlah 65 pustakawan, Rektor Universitas Islam Indonesia hadir sekaligus membuka acara Seminar Nasional, Wakil Rektor I, Pengelola Jurnal seluruh UII, utusan pustakawan dari berbagai Fakultas di lingkungan UII. Hadir pula tamu kehormatan Kepala Baperpusda DIY, Ketua IPI, juga tamu kehormatan bapak Lasa HS, dan Purwono keduanya adalah pustakawan senior, konsultan sekaligus tim penilai angka kredit pustakawan UII.

Tempat seminar di gedung Mohammad Hatta, Perpustakaan dan Museum Universitas Islam Indonesia, Kampus Terpadu Jalan kaliurang Km. 14,5 Sleman,Yogyakarta. Sebagai Narasumber: 1. Dra. Sri Sumekar, M.Si (Keynote Speaker) Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI., 2. Dr.-Ing.Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI (Wakil Rektor I Universitas Islam Indonesia), 3. Drs. Ida Fajar Prianto, MA., Ph.D (Dosen/ Pustakawan Universitas Gadjah Mada), 4. Dra. Lily Suarny, MM., Lembaga Sertifikasi Profesi [LSP] Pustakawan PERPUSNAS RI. Sebagai moderator: 1. Ali Minanto, S.Sos., MA., 2. Suharti AD, SIP.

Pelaksanaan Seminar Nasional di mulai dengan persiapan awal oleh tim yaitu regrestrasi perserta, dilanjutkan dengan acara inti Seminar Nasional , setiap pemateri di beri waktu untuk diskusi/ Tanya jawab dan di akhiri dengan acara penutupan Oleh Direktur Direktorat Perpustakaan Joko Sugeng Prianto, SIP, M.Hum.

Patut disyukuri bahwa kegiatan Seminar Nasional ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, mestipun kegiatan ini banyak tantangan yang terjadi namun Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik. Suskesnya kegiatan ini tidak lepas dari peran serta seluruh pihak terutama panitia yang telah bekerja keras mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya, Panitia juga mendokumentasi makalah sebagai pendukung Seminar Nasional Menuju Perpustakaan sebagai Knowledge Enterprise dan dijadikan proseding. (Bambang Hermawan, A.Md./DPUII)

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Seminar Nasional “Menuju Perpustakaan sebagai Knowledge Enterprise”

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply