Library Lite April 2024 - Library of Universitas Islam Indonesia

Sleman, Kamis, 25 April 2024

Library Lite kembali digelar pada Kamis, 25 April 2024 secara daring. Acara rutin bulanan ini diadakan untuk mengembangkan wawasan seputar perpustakaan maupun bidang keilmuan lainnya melalui sesi sharing dan diskusi yang dihadiri oleh para pustakawan di lingkungan Perpustakaan UII. Masih dalam nuansa bulan Syawal, Library Lite dibuka dengan saling memaafkan.

Joko Sugeng Prianto, S.IP., M.Hum sebagai pemateri membagikan pengalamannya tentang pengajuan Hak Cipta. Joko membedah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan dan memberikan trik cepat untuk mengisi form. Ia bercerita, awalnya prosedur pengajuan hak cipta diharuskan datang langsung ke Kantor Kemenkumham DIY. Namun kini, kebijakan baru tentang pengajuan hak cipta secara online sudah diberlakukan. Joko menyebutkan bahwa pengajuan hak cipta melalui online akan berhadapan dengan robot. Jadi, apabila persyaratan upload sudah lengkap maka inshaAllah e-certificate “Surat Pencatatan Ciptaan” dapat segera terbit.

Hak cipta sendiri adalah hak khusus berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya, hasil karya intelektual seseorang dengan beragam format, mulai dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra, program komputer bisa didaftarkan untuk dilindungi. Bentuk ciptaan yang dapat dilindungi antara lain seperti: buku, program komputer, alat peraga untuk pendidikan, lagu/musik, drama, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan, dll.

Direktorat Perpustakaan UII melayani pengajuan hak cipta untuk buku bagi sivitas akademika UII dan layanan ini bebas biaya. Harapannya, sivitas akademika UII dapat memanfaatkan hal ini sebaik mungkin. Hingga Februari 2024, tercatat 174 judul buku telah bersertifikat Hak Cipta. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: scan KTP Pemohon dan Pencipta, Surat Pernyataan (template disediakan), Contoh Ciptaan, Link Contoh Ciptaan (opsional), Bukti Pengalihan Hak Cipta, Salinan Resmi Akta Pendirian Badan Hukum, Scan NPWP Perorangan/Perusahaan, dsb. Sebagai tambahan, bagi pemohon yang bukunya diterbitkan di luar Penerbit UII maka perlu menyerahkan 5 eksemplar buku cetak sebagai deposit.

Sementara pada sesi ceramah, Hana Isnaini Al Husna, S.T., M.A mengangkat tema “Ada Apa dengan Usia 40 Tahun?”. Dalam pembagian usia, angka 40-60 tahun terkategori dewasa menengah. Tak jarang muncul ungkapan “Life begin at forty” yang ditandai oleh karakter sudah mengakar, umur stabil, hingga puncak kematangan berpikir. Umumnya di usia 40, seseorang telah memiliki tabungan, jenjang karir yang tetap dan berkembang, relasi yang kokoh, percintaan sudah terbentuk, lebih menekankan relasi lama daripada memulai relasi baru, dan cenderung merasa tercukupi. Usia 40 tahun begitu istimewa hingga disebutkan dalam QS. Al Ahqaf: 15. Kebiasaaan tidak akan berubah di usia 40 tahun, untuk itu kita perlu memupuk kebiasaan baik sedini mungkin. Beberapa hal yang perlu dilakukan pada usia 40 tahun, ialah: memperbanyak rasa syukur, memperbanyak amal sholeh, berorientasi kepada masa depan anak dan generasi berikutnya, segera bertaubat, dan berbenah diri agar komitmen kepada Allah sebagai hamba yang tawakal maupun menerima segala ketentuan-Nya.

Kontributor: Husna Amalina Sholihah

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat