Dierktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) kembali menerima kunjungan dalam rangka studi banding pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2019. Kunjungan kali ini datang dari UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM). Studi Banding dari UPT Perpustakaan UM ini bertujuan untuk menggali informasi tentang tata kelola dan kelembagaan di Direktorat Perpustakaan UII. Rombongan dari Perpustakaan UM […]
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN UII, SABTU 05 MARET 2016 – “Close The Libraries And Buy Everyone An Amazon Kindle Unlimited Subscription” jargon tersebut merupakan cambuk dan tantangan untuk perpustakaan jangan sampai perpustakaan ditutup gara-gara tidak dapat beradaptasi dengan kebutuhan pemakai, sehingga pemakai beralih ke penyedia informasi lain” disampaikan oleh Wakil Rektor I Universitas Islam Indonesia (UII) Dr. […]
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN UII, JUM’AT 19 FEBRUARI 2016 — Menunggu hampir 3 (tiga) bulan lamanya, maka apa yang telah ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Jum’at (19/2/2016) bertempat di R. Sidang Utama, Gedung Prabuningrat Lt.4. Tujuh Pustakawan UII, yaitu Joko S. Prianto, SIP., M.Hum, Gaib Suwasana, SIP., MIP. Sungadi, S.Sos, MIP., Anton Risparyanto, S.Sos.,MIP., Suharti AD, SIP.,(masing-masing kompetensi […]
Dosen sebagai insan akademik dan pemangku kepentingan akademik dituntut untuk memahami teknik penulisan karya ilmiah. Karena diantara kita masih ada yang belum memahami bagaimana cara menulis karya ilmiah?. Kamis (18/02/2016), bertempat di Ruang Audiovisual Lantai 2, Direktorat Perpustakaan UII Gedung Mohammad Hatta. Dikupas tuntas lewat Workshop Teknik Penulisan Karya Ilmiah bagi dosen baru UII. Acara […]
Selasa, 29 Desember 2015 bertempat di Ruang Sidang 2 Lt. 2. Direktorat Perpustakaan, dilaksanakan pemberian reward/ hadiah bagi 10 pemustaka (mahasiswa) yang rajin berkunjung dan pinjam koleksi perpustakaan. Pemberian reward disampaikan oleh Direktur Direktorat Perpustakaan Joko Sugeng Prianto, SIP., M.Hum. Dalam sambutannya Direktur Perpustakaan mengucapkan “Selamat anda telah terpilih sebagai mahasiswa terbaik dan terajin diantara […]
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) mengadakan full Assessment sertifikasi pustakawan yang berada dilingkungan UII. Bertempat di Lt.2 R. Audiovisual Direktorat Perpustakaan UII. Proses Sertifikasi Pustakawan berlangsung selama dua hari dari tanggal 15 dan 16 Desember 2015. Sertifikasi diikuti 8 orang peserta yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pustakawan UII […]
Nomor: 281/Dir.Perpus/10/LKTI/XII/2015 Hal : Keputusan Pemenang Lomba LKTI 2015 Bismillahirrohmanirohiim Assalamu’alaikum wr, wb. Berdasarkan keputusan Tim Penilai Naskah Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional, tingkat SLTA dan tingkat Mahasiswa Tahun 2015 yang mengacu pada kriteria naskah yang telah dipublikasikan sebelumnya, maka Tim telah memutuskan nama-nama pemenang dari masing-masing tingkatan […]
NO. NAMA ASAL INSTANSI JUDUL 1 Ahmad Fauzi SMAN 1 Cikakak Smart Integrated Library Students(SILS) Untuk Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa, Menuju Budaya Membaca Praktis Berbasis Teknologi 3 Choiriyah Sapta Agustina & Nabilla Calista Putri Susanto SMAN 1 Sukodadi Lamongan Inovasi “PERMAT TO PDKT 13” (Perpustakaan Cermat untuk Pendidikan Dasar Kurikulum Terbaru 2013) Upaya Meningkatkan Prestasi […]
No. Nama Asal Instansi Judul 1 Merryzsa Septerie Anitha Universitas Indonesia Peran Miba (Perlunya Kesadaran Minat Membaca) 2 Aji Subekti, S.Hum Universitas Indonesia Peran Perpustakaan Dalam Melestarikan Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Melalui Sejarah Lisan (Oral History) 3 Ariya Eka Alel&Vido Septa Hidayat Universitas Islam Indonesia Manajemen Pengetahuan Perpustakaan Melalui Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi […]
PENGUMUMAN SANKSI KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU …………………………………………………………………………………………………
Gedung Moh. Hatta, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
Telepon: +62 274 898444
Email: [email protected]
Perpustakaan Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2014.
Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk:
Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
 |
Layanan |
|
| Alamat | Gedung 1 BPPT
Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat |
|
| Social Media | @genapsni
SNI Channel BSN @bsn_sni |
| Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk:
Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global. |
|||
|
1. Layanan Pembelian SNI Secara Online
2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number |
Social Media BSN
@genapsni @bsn_sni @genapsni |
|
| Alamat BSN:
Gedung 1 BPPT |
|||
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]