Pustakawan UII Meraih Peringkat ke 1 Pustakawan Berprestasi Tingkat Kopertis Wilayah V Tahun 2015

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Pustakawan Universitas Islam Indonesia (UII) Sungadi Sos., MIP dapat meraih peringkat I dalam ajang Pustakawan Berprestasi tingkat Kopertis Wilayah V DIY tahun 2015. tertuang dalam Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V DIY, nomor: 226/K5/PST/VIII/2015, tanggal 10 Agsutus 2015. Tahap-tahap seleksi diawali dari proses seleksi di internal UII dengan menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Rektor UII tanggal 8 Juni 2015 tentang pemilihan Pustakawan Berprestasi 2015 tersebut.

Dalam wawancaranya Sungadi menyampaikan bahwa penting untuk memahami aturan yang ada dalam pedoman lomba diktendik berprestasi 2015, sebelum melangkah melengkapi syarat-syarat yang diminta.Lebih lanjut disampaikan oleh Pustakawan senior UII ini, bahwa dokumen yang akan dikirim harus tertata dengan baik sesuai dengan urutan dalam borang isian dari panitia lomba. Dilampiri bukti fisik yang relevan dan akurat dan ditata dengan baik untuk memudahkan pemeriksaan oleh panitia lomba dan tim penilai.

Karya unggulan Sungadi yang dipresentasikan di internal UII berjudul Hubungan Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan dengan IPK Lulusan Cumlaude mahasiswa UII tahun 2010-2012.“Tip presentasi yang baik harus semangat dan menyiapkan powerpoint sebaik-baiknya, materi diambil poin garis besarnya saja sehingga kelihatan bahwa presenter menguasai materi yang disampaikan” ulas Sungadi.

Dalam lomba Pustakawan Berprestasi ini diambil 3 besar peringkat terbaik sebagai berikut: Peringkat I Sungadi S. Sos., MIP. dari Universitas Islam Indonesia; Peringkat II Arif Sudharno Putro, S.I.P. dari STMIK Amikom, dan Peringkat III Laela Niswatun, A.Md. dari UMY. Masing –masing pemenang diberi uang pembinaan oleh panitia, dan akan dikirim untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional, in syaa alloh. (Joko S. Prianto/ Pustakawan UII)

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Pustakawan UII Meraih Peringkat ke 1 Pustakawan Berprestasi Tingkat Kopertis Wilayah V Tahun 2015

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply