Workshop Pemanfaatan Thomson Reuters Westlaw Classic untuk Sivitas Akademika Fakultas Hukum UII

Yogyakarta, 26 Juli 2023 / 8 Muharrah 1445

Penggunaan case dan regulation dalam studi bidang hukum sangat krusial sebagai rujukan utama, baik bagi pengacara maupun akademisi. Selain dua sumber utama tersebut, diperlukan juga sumber pendukung seperti kamus, dan jurnal. Semua sumber ini dapat ditemukan dalam Westlaw Classic (selanjutnya disebut Westlaw), sebuah online database untuk legal research.

Westlaw dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika UII untuk kebutuhan pembelajaran dan penelitian. Untuk memudahkan pencarian informasi menggunakan Westlaw, Fakultas Hukum UII menggandeng Direktorat Perpustakaan UII untuk mengadakan sesi “Workshop Pemanfaatan Thomson Reuters Westlaw bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UII” pada Rabu, 26 Juli 2023. Kegiatan ini mendatangkan pemateri dari PT Ina Publikatama selaku distributor Westlaw di Indonesia. Workshop diselenggarakan di Stage Room Lantai 3 Sayap Barat, Fakultas Hukum UII mulai jam 09.30 WIB.

Kegiatan dibuka oleh bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Sarjana Program Reguler, Fakultas Hukum, UII. Bagya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan penggunaan Westlaw yang memang menjadi rujukan di Fakultas Hukum UII sejak lama namun kurang dimanfaatkan secara maksimal. “Kalau kita punya banyak fitur atau fasilitas namun tidak dipakai, saya sering menyebutnya kegenitan intelektual” ujarnya yang kemudian disambut tawa dosen, mahasiswa dan undangan yang hadir.

Asep Yahya Kumara (PT Ina Publikatama) memoderatori sesi kali ini. Workshop dibagi pada 2 sesi, yaitu pematerian oleh M. Farhan Avicenna (PT Ina Publikatama), dan sesi tanya jawab untuk pendalaman materi. “Nanti ada souvenir bagi yang bertanya lho” ujar Asep memotivasi para audien.

Farhan menjelaskan mengenai tampilan utama Westlaw berikut fitur-fitur yang dimiliki. Pengguna dapat langsung mengetikkan topik yang ingin dicari dengan mengetikkan kata kunci di kolom search. Semakin spesifik kata kunci, maka akan spesifik hasilnya. Penggunaan strategi penelusuran juga berpengaruh terhadap hasil. Atau pengguna dapat memilih jenis bahan referensi tertentu seperti paten dan kamus.

Westlaw memiliki fitur baru yang nantinya dapat diakses sivitas akademika UII. Fitur tersebut memungkinkan pengguna masuk sebagai akun personal (setiap sivitas memiliki foldernya tersendiri). Selain itu, terdapat fitur highlight dan komentar yang dapat memudahkan kegiatan anotasi referensi. Highlight dan komentar pada tampilan pencarian di Westlaw otomatis akan include pada file pdf yang diunduh. Semua fitur ini dapat memudahkan sivitas akademika UII, khususnya Fakultas Hukum, dalam pembelajaran dan penelitian berkenaan dengan hukum.

Tutorial mengenai penggunaan Westlaw dapat dilihat pada link berikut atau via video Youtube. Kamu juga dapat datang langsung ke Perpustakaan Fakultas Hukum UII atau Direktorat Perpustakaan untuk mendapatkan bimbingan penelusuran penggunaan Westlaw.

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat