Lempeng Emas Peripih - Library of Universitas Islam Indonesia

Lempeng Emas Peripih Candi Kimpulan merupakan salah satu dari benda cagar budaya di Kabupaten Sleman sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 33.6/Kep.KDH/A/2022 tentang Status Cagar Budaya Kabupaten Sleman Tahun 2022, yang harus dilindungi, dijaga kelestarian dan keasliannya seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lokasi Lempeng Emas Peripih Candi Kimpulan terletak di Padukuhan Kimpulan (UII), Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Sleman, DIY.

Lempeng Emas Peripih Candi Kimpulan (BG 1906 a), dibuat dengan menggunakan teknik tempa dan gores. Pada bagian tengahnya, terdapat goresan yang berbentuk Padma (Bunga Teratai). Peripih yang berbentuk Padma biasanya dijadikan media terpenting dalam upacara Śilānyāsa atau upacara peletakan batu pondasi. Berdasarkan Kitab Śilparatna, disebutkan bahwa peripih berbentuk Padma diletakkan bersama-sama dengan peripih berbentuk kura-kura dan yoganala (tabung berbentung corong yang terbuat dari tembaga) dimana benda ritual itu merupakan lambang dari kosmos (bhumi) tempat berdirinya suatu bangunan suci.

Sejarah Lempeng Emas Peripih Candi Kimpulan (BG 1906 a) ditemukan masih in-situ ketika BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan ekskavasi penyelamatan di area pembangunan Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) pada 19 Desember 2009 sampai 30 Januari 2010. Peripih ini ditemukan pada bagian bawah Sumuran Candi Induk Kimpulan (di bawah Lingga). Sejak 29 Mei 2011, Lempeng Emas Peripih Candi Kimpulan (BG 1906 a) telah terdaftar menjadi koleksi BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lempeng Emas Peripih Candi Kimpulan (BG 1906 a) saat ini disimpan di BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kondisi terawat.

Sumber: https://kebudayaan.slemankab.go.id/post/lempeng-emas-peripih-candi-kimpulan

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat