Workshop Pelayanan Prima Dan Motivasi Kerja Pustakawan Dan Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Indonesia

Direktorat Perpustakaan sebagai salah satu unit penunjang bagi pengembangan Universitas Islam Indonesia sebagai lembaga induknya. Oleh karena itu harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas pelayanan perpustakaan maupun kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di suatu institusi merupakan faktor penting yang sangat menentukan majunya suatu institusi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, maka Direktorat Perpustakaan UII pada hari Sabtu, 15 Oktober 2016 menyelenggarakan kegiatan “Workshop Pelayanan Prima dan Motivasi Kerja Pustakawan dan Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Indonesia”.

Tujuan dari kegiatan workshop adalah untuk memberikan pemahaman dan semangat bagi pustakawan dan pegawai perpustakaan akan pentingnya memberikan pelayanan yang baik (excellent service) kepada para pelanggan (customer service). Di samping itu juga untuk memberikan motivasi agar pustakawan dan pegawai perpustakaan di semua lini bisa bekerja dengan penuh semangat sehingga mampu memberikan hasil kerja yang terbaik bagi Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Joko Sugeng Prianto, SIP., M.Hum selaku Direktur Direktorat Perpustakaan dalam sambutannya.

Kegiatan workshop diikuti oleh pustakawan dan pegawai perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Acara workshop dibagi dalam 3 sesi yaitu:

Sesi ke-1: Pelayanan Prima: Membangun Komitmen Pustakawan untuk Pelayanan Prima oleh Drs. Imam Mudjiono, M.Ag, Sesi ke-2: Motivasi Kerja: Enlightened & Empowered Librarian oleh Rina Mulyati, S.Psi.,M.Psi, Sesi ke-3: Sosialisasi SIM DUPAK UII oleh M. Jamil, SIP.

Pada sesi ke-1 disampaikan tentang aktivitas pelayanan apa yang membuat customer nyaman dan puas, mengapa pelanggan harus diperlakukan istimewa, bagaimana memperlakukan customer agar mereka puas dan terkesan, efek dari pelayanan yang memuaskan. Untuk dapat mencapai suatu pelayanan yang prima (an excellent customer service) diperlukan tiga hal yaitu: penampilan terbaik, sikap yang terbaik dan perasaan empati atau peduli dengan pelanggan.

Sedangkan pada level pekerja/SDM, dibedakan menjadi: pekerja/SDM yang mengerahkan <25% dari energi dan potensi dalam menjalankan tugas dikategorikan kerja malas, pekerja/SDM yang mengerahkan <50% dari energy dan potensi dalam menjalankan tugas dikategorikan kerja keras, pekerja/SDM yang mengerahkan <75% dari energy dan potensi dalam menjalankan tugas dikategorikan kerja tuntas, pekerja/SDM yang mengerahkan 100% dari energy dan potensi dalam menjalankan tugas dikategorikan kerja ikhlas.

Setiap unit diharapkan bisa mempunyai pendapatan lain diluar anggaran dari UII, sehingga akan dapat menambah kesejahteraan pegawai di unit tersebut. Dengan demikian dapat menambah motivasi dan semangat pegawai dalam bekerja karena kebutuhan hidupnya telah terpenuhi di unit tersebut.

Sesi ke-2 tentang motivasi kerja, bagaimana caranya agar pustakawan dan pegawai perpustakaan selalu positive thinking dan positive feeling. Sikap tersebut merupakan kunci keberhasilan baik dalam dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat lainnya.

Sesi ke-3, tentang Sosialisasi SIM Dupak Pustakawan UII yang merupakan sistem informasi baru dalam pengisian butir–butir kegiatan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Pustakawan. Adanya SIM DUPAK ini diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar proses pengajuan DUPAK bagi pustakawan UII.

Semoga dengan diadakannya kegiatan Workshop Pelayanan Prima dan Motivasi Kerja Pustakawan dan Pegawai Perpustakaan UII dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan motivasi kerja pustakawan dan pegawai perpustakaan UII. Aamiin. (Suharti/ Pustakawan UII)

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Workshop Pelayanan Prima Dan Motivasi Kerja Pustakawan Dan Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Indonesia

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply