Perluas Kerjasama, Direktorat Perpustakaan UII Menjadi Lokasi Sertifikasi Pustakawan

Sleman, 15 Desember 2023

Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama dengan Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD IPI-DIY) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan telah sukses menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Pustakawan. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, Rabu-Jumat, 13-15 Desember 2023 di Direktorat Perpustakaan UII. Ikut berpartisipasi 70 orang peserta sertifikasi merupakan pustakawan dari seluruh wilayah di Indonesia. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY, Ibu Dra. Monika Nur Lastiyani, MM. Kemudian, Wakil Rektor 1 Bidang Pengembangan Akademik dan Riset UII Prof. Dr. Jaka Nugraha, S.Si., M.Si., dalam sambutannya memberikan mengapresiasi atas terselenggaranya acara Sertifikasi Kompetensi Pustakawan dan berterima kasih karena UII telah diberi amanah sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Setiap pustakawan dapat mengikuti Uji Sertifikasi Kompetensi Pustakawan supaya setiap perpustakaan memiliki pustakawan-pustakawan yang kompeten dan handal sehingga dapat memaksimalkan layanan perpustakaan masing-masing dan juga meningkatkan literasi masyarakat. Uji kompetensi pustakawan kali ini terbagi menjadi 5 klaster yakni:

Layanan dasar perpustakaan,
Pelaksanaan pengembangan koleksi,
Pelaksanaan pengkatalogan berbasis deskriptif,
Pelaksanaan promosi layanan perpustakaan, dan
Layanan perpustakaan anak.

Sertifikasi pustakawan merupakan implementasi proses standardisasi kompetensi bagi tenaga perpustakaan yang profesional sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan.

Kontributor: Marni Utami

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat