Perkuat Jejaring dan Tata Kelola Digitalisasi, Perpustakaan UBAYA Sambangi Perpustakaan UII

Sleman, 4 Agustus 2026

Ruang Diskusi Lantai 2 Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi titik temu penguatan jejaring antarperpustakaan perguruan tinggi pada Selasa (4/8/2026). Mulai pukul 13.00 WIB hingga usai, Direktorat Perpustakaan UII menerima kunjungan studi banding dari rombongan Perpustakaan Universitas Surabaya (UBAYA).

Delegasi dari Perpustakaan UBAYA berjumlah empat orang, dipimpin langsung oleh Direktur Perpustakaan Ibu Kristina, M.IP. Turut hadir mendampingi, para personel dari bagian layanan pemustaka dan layanan teknis, yakni Perta Kartikawati, A.M.d., Yoke Estherindawati Florens, A.Md., serta Sri Wahjuni, A.Md.

Kedatangan rombongan disambut oleh Direktur Perpustakaan UII Muhammad Jamil, Kepala Divisi Pelayanan Teknis Suharti, dan Kepala Divisi Administrasi Umum, Keuangan, dan Rumah Tangga Erna Harmawati. Hadir pula perwakilan staf Direktorat Perpustakaan UII, Arif Cahyo Bachtiar dan Akmal Faradise. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai penjajakan mengembangkan jaringan kerja sama antarperpustakaan perguruan tinggi, meningkatkan mutu layanan, sekaligus menggali potensi layanan baru.

Agenda dibuka dengan diskusi interaktif yang membahas berbagai aspek pengayaan layanan. Dalam sesi ini, pihak Perpustakaan UBAYA secara khusus banyak menggali mengenai proses dan aturan digitalisasi buku serta strategi pengelolaan museum.

Usai diskusi, kedua pihak saling menyerahkan suvenir sebagai bentuk apresiasi dan komitmen sinergi. Rangkaian kegiatan berlanjut dengan tur keliling menyusuri setiap lantai perpustakaan. Delegasi UBAYA melihat secara langsung proses digitalisasi koleksi yang dijalankan UII, sebelum menutup penelusuran di area museum candi. Sebagai buah tangan, Direktorat Perpustakaan UII memberikan oleh-oleh berupa koleksi buku terbitan Penerbit UII. (af/ai)

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Perkuat Jejaring dan Tata Kelola Digitalisasi, Perpustakaan UBAYA Sambangi Perpustakaan UII

Categories