Penuh Haru dan Inspirasi, Rapat Pleno Direktorat Perpustakaan Sekaligus Lepas Purna Tugas Joko Sugeng Priyanto

Sleman, 1 Oktober 2025 – Rapat pleno Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) kali ini berlangsung istimewa. Selain membahas agenda rutin, forum juga menjadi ruang silaturahmi seluruh sivitas untuk meneguhkan arah program dan melepas purna tugas salah satu rekan terbaik, Joko Sugeng Priyanto.

Muhammad Jamil, selaku Direktur Direktorat Perpustakaan, dalam sambutannya memaparkan hasil Rapat Koordinasi Kerja (Rakorja) serta memperkenalkan tema program tahun 2026, yaitu “Kompak Rawat Nilai, Serempak dalam Aksi, Rampak Berkontribusi.”. Ia menegaskan fokus Direktorat Perpustakaan adalah pada peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi digital, penguatan layanan bagi pemustaka internasional, serta promosi pemanfaatan koleksi digital dan pustaka Islam.

Forum kemudian diwarnai diskusi produktif yang membahas berbagai isu penting, mulai dari tindak lanjut program NVIVO, rencana peningkatan sistem repositori Dspace, hingga integrasi kegiatan conference dan evaluasi e-resources agar pemanfaatanya semakin optimal.

Suasana kemudian berubah haru ketika memasuki sesi pelepasan purna tugas Joko Sugeng Priyanto. Dalam sambutan pelepasannya, Joko menyampaikan rasa syukur atas kesehatan dan perjalanan panjang di UII yang telah membentuknya menjadi pribadi baru. Ia berpesan agar rasa syukur diwujudkan dalam amal nyata sehari-hari, seperti salat berjamaah dan amalan sunnah lainnya.

Kesan dan pesan dari rekan kerja turut mengiringi momen perpisahan. Suharti, Neneng Asaniyah, dan Widiyanto menyampaikan terima kasih atas dedikasi, keramahan, serta keteladanan yang selama ini ditunjukkan Joko. Perwakilan dari fakultas, satpam, dan student staff pun ikut memberikan ucapan hangat dan doa terbaik.

Acara ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dan sesi foto bersama. Tawa, haru, dan doa terbaik menyertai langkah Joko menuju babak baru kehidupannya. Meski resmi berpamitan, semangat dan keteladanannya akan tetap hidup di tengah keluarga besar Direktorat Perpustakaan UII.

Kontributor: Marni Utami/AI

Editor: Akmal Faradise

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni