Library Lite Mei 2025 - Library of Universitas Islam Indonesia

Sleman, 6 Mei 2025

“Peran istri dalam bahtera rumah tangga bukanlah sekedar pelengkap, melainkan sosok penentu arah yang bijak dalam mendukung visi keluarga,” demikian ungkap Winarno Budi Setyawan pada kultum Library Lite edisi Mei 2025 pada Selasa, 6 Mei. Disampaikan oleh Winarno tanggung jawab suami sebagai seorang nahkoda rumah tangga yakni; menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah, memberi nafkah yang halal dan cukup, mendidik istri dan anak serta selalu siaga melindungi dan menjaga keluarganya. Selaras dengan sebuah hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. ”

Sesi berikutnya Nurul Khotimah mengulas mengenai rencana penyediaan layanan disabilitas khususnya di Fakultas Hukum. Ada lembaga dan beberapa kampus yang dapat dijadikan referensi mengenai layanan ini yaitu lembaga Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Solo, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UINSK). Layanan disabilitas sangat penting untuk memenuhi hak-hak rekan disabilitas dalam pengembangan literasi. Selain itu, layanan disabilitas merupakan salah satu pendukung akreditasi perpustakaan yang notabene akan dilaksanakan pula di Fakultas Hukum pada 2027 mendatang.

Layanan disabilitas di perpustakaan memerlukan beberapa hal untuk membuat perpustakaan menjadi tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang harus disediakan minimal ramp, papan informasi dan ruangan yang aksesibel agar pemustaka merasa aman dan nyaman ketika belajar. Perpustakaan ramah penyandang disabilitas hendaknya menyediakan beberapa fasilitas: a). Buku atau koleksi dengan huruf braille untuk tunanetra, b). Perangkat komputer yang memiliki aplikasi pembaca layar yang dapat digunakan untuk mengakses buku melalui rekaman atau buku teks lainnya, c). E-PUB (Buku Digital) digunakan untuk mengakses buku melalui smartphone, d). sistem peminjaman online untuk memudahkan pemustaka tanpa harus datang ke perpustakaan, dan e). ketersediaan pendamping yang terampil dan responsif, untuk membantu pemustaka disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan. ‘‘Layanan dan fasilitas ini sekaligus dapat menjadi masukan untuk Perpustakaan Fakultas Hukum khususnya dan Direktorat Perpustakaan UII untuk dapat mewujudkan perpustakaan yang ramah bagi rekan pemustaka penyandang disabilitas‘‘ tegas Nurul.

Kewajiban perpustakaan untuk berperilaku adil dan tidak diskriminatif diatur dalam PP No. 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Terpenuhinya hak-hak rekan penyandang disabilitas dalam mengembangkan literasinya akan sangat mendukung terwujudnya Indonesia yang inklusif.

Kontributor: Marni Utami
Editor: Akmal Faradise

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat