Library Lite Juli 2026 - Library of Universitas Islam Indonesia

Sleman, 13 Agustus 2026

Program diskusi dan pengembangan kapasitas kepustakawanan bertajuk ‘Library Lite’ edisi Juli 2026 kembali diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Meskipun mengusung tajuk edisi Juli, acara ini terselenggara dengan penuh antusiasme pada hari Kamis, 13 Agustus 2026, mulai pukul 09.00 WIB. Ada yang unik dari library lite kali, karena dapat mempertemukan puluhan pustakawan dan pengelola perpustakaan dari berbagai institusi, baik dari dalam maupun luar lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII).

Acara yang dipandu oleh Mufida Nur Arifah sebagai master of ceremony ini berlangsung selama lebih dari dua jam dan diikuti oleh perwakilan berbagai perguruan tinggi dan instansi. Beberapa di antaranya meliputi Perpustakaan UIN Sunan Kudus, Perpustakaan Universitas Nusa Cendana (Undana), hingga Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Sinergi dan Berbagi Praktik Baik (Best Practices)

Library Lite dirancang sebagai ruang temu dan wadah diskusi santai namun berbobot bagi para insan perpustakaan. Dalam edisi kali ini, diskusi menyoroti perkembangan layanan perpustakaan di era digital, tantangan akses informasi, serta inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

Sesi pertama diisi oleh Paradaisy Pidy, Penelaah Teknis Kebijakan BSN, yang membawakan materi “Peran Standardisasi dalam Mendukung Perguruan Tinggi dan Sumber-Sumber Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)”. Materi tersebut membahas peran standardisasi serta sumber-sumber informasi SPK dalam mendukung kebutuhan informasi di lingkungan perguruan tinggi.

Pembahasan kemudian dilanjutkan oleh Nihayati, Pustakawan Ahli Muda BSN, melalui materi “Standar Perpustakaan dan Penerapannya dalam Mendukung Pengelolaan Perpustakaan”. Materi ini memberikan gambaran mengenai standar perpustakaan serta penerapannya dalam mendukung pengelolaan perpustakaan yang efektif dan terarah.

Dengan durasi kegiatan mencapai lebih dari 2 jam, acara ini diwarnai dengan interaksi aktif dari para peserta. Berbagai pustakawan dari UII, UIN Sunan Kudus, serta perwakilan BSN turut memberikan wawasan dan perspektif yang beragam terkait standar layanan dan adaptasi perpustakaan di lingkungan masing-masing.

Membangun Jaringan Kepustakawanan yang Solid

Kehadiran peserta dari berbagai institusi menunjukkan bahwa semangat kolaborasi antar perpustakaan semakin kuat. Melalui kegiatan Library Lite ini, diharapkan para pustakawan tidak hanya mendapatkan ilmu baru, tetapi juga memperluas jejaring profesional yang akan berguna bagi pengembangan perpustakaan di masa depan.

Acara ditutup dengan penekanan bahwa pemahaman terhadap standardisasi dan penerapan standar perpustakaan merupakan bagian penting dalam mendukung pengelolaan perpustakaan yang lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pemanfaatan sumber-sumber informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) serta penerapan standar perpustakaan secara tepat, perpustakaan diharapkan dapat terus mengembangkan pengelolaan dan layanannya sesuai dengan kebutuhan institusi dan pemustaka.

Kontributor: Husna Amalina Sholihah/AI
Editor: Akmal Faradise

note. AI generated thumbnail

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Categories