Kunjungan UNSIQ Wonosobo: Bincang Bersama untuk Akreditasi Perpustakaan Lebih Baik

Sleman, 11 Oktober 2023

Nyawa suatu perguruan tinggi seringkali bergantung pada perpustakaan. Pada setiap akreditasi universitas, perpustakaan seringkali menjadi yang pertama dinilai. Selaras dengan jargonnya sebagai ‘jantung perguruan tinggi’, perpustakaan menjadi tolok ukur penting maju dan berkembangnya suatu perguruan tinggi.

Alasan tersebut menjadi maksud kunjungan UPT Perpustakaan Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ke Direktorat Perpustakaan UII pada Rabu, 11 Oktober 2023. Penjabat Kepala UPT Perpustakaan, Drs. H. Noor Aziz, M. Pd. menyampaikan beberapa tujuan kunjungan kali ini. “Pertama, tujuan kami tentu tidak lain adalah silaturrahim, untuk networking dan sharing. Kami ingin banyak belajar tentang bagaimana menyiapkan akreditasi perpustakaan. Selanjutnya kami juga ingin belajar bagaimana agar perpustakaan di perguruan tinggi tidak hanya dilihat sebelah mata” tuturnya. Selain itu, kunjungan ini dimaksudkan untuk menjadi pengawal kerjasama antar perpustakaan ke depannya.

Sesi diskusi yang bertempat di raung diskusi lantai 2 Gedung Mohammad Hatta ini menjadi ruang berkenalan profil instansi masing-masing. Diskusi dipimpin langsung oleh Direktur Direktorat Perpustakaan UII, Muhammad Jamil, SIP. Jamil banyak berbagi mengenai bagaimana Direktorat Perpustakaan UII dalam menyiapkan akreditasi perpustakaan periode seblumnya dan juga layanan serta program yang telah dilakukan di perpustakaan. Terdapat 13 orang perwakilan UNSIQ yang ikut serta dalam kunjungan ini. Selain perwakilan perpustakaan univeritas, hadir pula perwakilan perpustakaan fakultas dan pengelola masjid.

Kunjungan ini diakhiri dengan tour ke setiap lantai Gedung Mohammad Hatta, Museum Pendidikan dan Candi Kimpulan.

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat