Kajian Penghindaran Pajak Berganda Di Indonesia

Judul : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Penulis : Rachmanto Surahmat

Penerbit : Salemba Empat Jakarta

Tahun : 2011

Halaman : 317 + xii + I-4

Suatu Negara memungut pajak berdasarkan azas:

Azas domisili yaitu pajak dikenakan terhadap worldwide income milik subyek pajak yang berdomosili atau berlokasi di suatu Negara,
Azas sumber yaitu pajak dikenakan terhadap income yang bersumber dari suatu Negara tanpa melihat subyek pajak dalam negeri (SPDN) atau subyek pajak luar negeri (SPLN),
Azas kewarganegaraan yaitu pengenaan pajak berdasarkan status kewarganegaraan dimana seorang warga Negara wajib membayar pajak kapada negaranya, dimanapun yang bersangkutan tinggal dan dari manapun incomenya diperoleh.

Pajak Berganda Internasional (PBI) adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua Negara atau lebih atas suatu income yang sama. PBI terjadi ketika seseorang atau subyek pajak memperoleh income dari luar negeri dan atas income tersebut dikenakan pajak baik di Negara domisili maupun Negara sumber. Artinya PBI terjadi karena Negara menerapkan azas domisili dan azas sumber. PBI berdampak pada tambahan beban ekonomi bagi perorangan atau subyek pajak dan menghambat aliran investasi antar Negara.

Dalam Undang-Undang domestik Indonesia (UU PPh) telah dibuat beberapa pasal tentang metode penghindaran PBI, di antaranya Pasal 24 dan Pasal 26. Pasal 24 mengatur tentang pengkreditan pajak atas income yang diterima SPDN dari luar negeri. Pasal 26 mengatur tentang pemotongan pajak atas income yang diterima SPLN yang bersumber dari Indonesia.

Untuk menghindari PBI, Indonesia membuat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty secara bilateral dengan berbagai Negara dengan menggunakan acuan model OECD (untuk Negara maju), United Nations (untuk Negara berkembang) dan United State (untuk Amerika). P3B memiliki struktur tertentu yang mencakup 27-30 pasal, dengan setiap pasal memberikan definisi atau batasan tentang ketentuan perpajakan yang disepakati kedua Negara.

Pasal 1 dijelaskan tentang Personal Scope yaitu kepada siapa P3B tersebut berlaku. Pasal 2 diatur tentang taxes covered yaitu jenis pajak yang ketentuan perpajakan antar dua Negara diatur dengan P3B tersebut. Misalnya dalam P3B Indonesia-Malaysia, untuk Indonesia mencakup Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan untuk Malaysia mencakup income tax dan excess profit tax, supplementary income tax dan petroleum income tax.

Mulai Pasal 6 dan seterusnya dalam P3B diatur ketentuan perpajakan terhadap berbagai jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari immovable property, business profit atau capital gain.

Buku ini mengkaji kebijakan P3B yang diterapkan di Indonesia. Dimulai dengan Pengantar (Bab I), Orang atau Badan yang Dicakup dalam P3B (Bab II), Pemajakan atas Penghasilan (Bab III), Metode Penghindaran Pajak Berganda (Bab IV) dan diakhiri dengan Ketentuan-ketentuan lain seperti Prosedur Kesepakatan Bersama dan Bantuan dalam Penagihan Pajak (Bab V).

Penulis buku ini menyorot secara khusus tentang major issues dan minor issues. Major issues adalah masalah-masalah ruang kompromi yang sangat sempit, sedangkan minor issues adalah tarif pajak yang dikenakan terhadap deviden, bunga, dan royalti.

Buku ini tepat dibaca oleh perorangan atau badan yang mendapatkan income dari dan di luar negeri. Selain itu juga bagi penentu kebijakan, mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendalami tentang perpajakan khususnya pajak berganda dan yang berkeinginan menjadi pengusaha berskala internasional, misal pebisnis online.

Oleh: Dr. Ir. Farham HM. Saleh, MSIE (dosen tetap UII)

Buchly Bulkis, A.Md (calon alumni D3 Pajak STAN, Wisuda 10 Oktober 2012)

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply