Sosialisasi Jabatan Fungsional, Pangkat Dan Angka Kredit Pustakawan Universitas Islam Indonesia

Bertempat di Ruang Kuliah lantai 1 Gedung Prof. Dr. Sardjito Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14,5 Yogyakarta, pada hari Selasa 1 Juni 2010 diselenggarakan acara Sosialisasi Jabatan Fungsional, Pangkat dan Angka Kredit Pustakawan UII. Acara ini diselenggarakan oleh Divisi Administrasi Sumber Daya Manusia Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSDM) dan dihadiri oleh Tim Perumus Peraturan Jabatan Fungsional, Pangkat dan Angka Kredit bagi Pustakawan, pustakawan dan pegawai tetap non pustakawan yang berlatar pendidikan Diploma Tiga dan Sarjana selain bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi.

Latar belakang diadakan acara ini salah satunya karena sangat kurangnya jumlah pustakawan yang ada di lingkungan UII dibandingkan dengan jumlah perpustakaan yang ada, demikian disampaikan Ir. Bambang Sulistiono, MSCE selaku Ketua Tim. Saat ini jumlah pustakawan UII berjumlah 29 orang yang terdiri dari 4 Pustakawan Tingkat Ahli dengan jabatan Pustakawan Muda dan 25 Pustakawan Tingkat Terampil dengan jabatan Pustakawan Pelaksana, Pustakawan Pelaksana Lanjutan dan Pustakawan Penyelia.

Jabatan Fungsional Pustakawan merupakan jabatan pilihan yang menuntut kemandirian bagi pemilihnya untuk dapat meraih prestasi semaksimal mungkin. Berbeda dengan pegawai administrasi yang dalam berkarya selalu berkaitan dengan pihak lain. Untuk dapat naik pangkat, pustakawan harus mengumpulkan angka kredit (DUPAK) yang merupakan hasil prestasi kerjanya, sedangkan pegawai administrasi secara otomatis setiap empat tahun sekali asal Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) baik.

Jumlah pustakawan UII yang hanya 29 pustakawan tersebut, sangat tidak seimbang dengan jumlah perpustakaan yang ada di UII. Saat ini masing-masing fakultas mempunyai perpustakaan sendiri-sendiri, sehingga dengan Direktorat Perpustakaan ada lebih dari 10 perpustakaan. Kalau dirata-rata hampir 3 pustawakan untuk masing-masing perpustakaan. Keadaan ini sangat memprihatinkan dan dapat menjadi kendala untuk pengembangan perpustakaan. Pustakawan disamping harus memberikan pelayanan yang memuaskan para pemustakanya, juga harus memikirkan pengembangan perpustakaan untuk menunjang kegiatan akademik dan cita-cita lembaga induknya.

To World Class Universitysebagai cita-cita UII telah dicanangkan, itu artinya perpustakaan UII juga harus mempersiapkan diri dan berbenah untuk menunjang tercapainya cita-cita UII yang luhur tersebut.

(Suharti AD)

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Sosialisasi Jabatan Fungsional, Pangkat Dan Angka Kredit Pustakawan Universitas Islam Indonesia

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply