Empat Pustakawan UII Menjadi Instruktur Bimbingan Teknis Sertifikasi Kompetensi Pustakawan di BPAD DIY

Pada era globalisasi ini persaingan disegala sektor pekerjaan begitu ketat, hanya sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar berkompeten yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Menjadi suatu keharusan bagi SDM untuk meningkatkan kompetensi diri, dengan selalu meningkatkan kemampuan dan menguji kemampuan tersebut. Salah satu lembaga penguji kompetensi SDM Pustakawan adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan (LSP Pustakawan) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).

Uji kemampuan kerja dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan produk dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, nomor 83 Tahun 2012. Setelah peserta uji kompetensi dinyatakan lulus lalu diberikan sertifikat kompetensi kerja (Sertifikat kompetensi pustakawan) dari LSP Pustakawan atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pustakawan sangat dibutuhkan sebagai mediator dan fasilitator informasi untuk menyikapi semakin tingginya tuntutan pemustaka agar perpustakaan dapat meningkatkan mutu layanannya. Dengan demikian, perpustakaan harus didukung oleh sumber daya manusia perpustakaan yang profesional,yaitu pustakawan yang memiliki kompetensi bidang perpustakaan dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia -Perpustakaan (SKKNI – PRP).

Dalam rangka memotivasi SDM Pustakawan di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota serta beberapa Pustakawan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Sekolah, agar siap mengikuti uji kompetensi Sertifikasi Pustakawan, maka Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Kompetensi Pustakawan. Bimtek dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 24 Mei 2016, bertempat di kantor BPAD DIY jalan tentara Rakyat Mataram no. 29 Yogyakarta, acara berlangsung dari pukul 08.00 hingga sekitar 15.00 WIB. Sebagai narasumber/ instruktur diambilkan dari beberapa instansi yang sudah memiliki Pustakawan Bersertifikat Kompetensi, yaitu Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, serta tuan rumah BPAD DIY.

Universitas Islam Indonesia diambil empat (4) Pustakawan yang sudah bersertifikasi untuk menjadi instruktur pada bimtek Sertifikasi Kompetensi Pustakawan tersebut, yaitu: 1) Admiko Suharto, SIP (Direktorat Perpustakaan UII); 2) Gaib Suwasana, SIP., MIP (Perpustakaan FE UII); 3) Joko Sugeng Prianto, SIP., M.Hum (Direktorat Perpustakaan UII); dan 4) M. Jamil, SIP (Direktorat Perpustakaan UII). Adapun materi yang disampaikan berkenaan dengan sosialisasi informasi yang ada di dalam buku panduan SKKNI, serta memotivasi pustakawan agar percaya diri untuk mengikuti uji kompetensi sertifikasi pustakawan.

(Joko Sugeng Prianto/ Direktorat Perpustakaan UII)

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Empat Pustakawan UII Menjadi Instruktur Bimbingan Teknis Sertifikasi Kompetensi Pustakawan di BPAD DIY

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply