Bertempat di Ruang Kuliah lantai 1 Gedung Prof. Dr. Sardjito Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang km 14,5 Yogyakarta, pada hari Selasa 1 Juni 2010 diselenggarakan acara Sosialisasi Jabatan Fungsional, Pangkat dan Angka Kredit Pustakawan UII. Acara ini diselenggarakan oleh Divisi Administrasi Sumber Daya Manusia Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSDM) dan dihadiri oleh Tim […]
Direktorat Perpustakaan UII, sudah selayaknya berbahagia dan bangga, karena ada 3 Pustakawan UII sedang melaksanakan studi lanjut S2. Ketiga pustakawan itu adalah: Joko S. Prianto, SIP, mendapat beasiswa dari luar UII, di Magister Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Anton Risparyanto, S.Sos, dan H. Sungadi, S.Sos, keduanya dengan biaya mandiri, menempuh […]
Sebuah kebijakan baru dari Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, bahwa mulai bulan Februari (06-02-2010). Perpustakaan buka non stop jam 08.00 sampai dengan 16.00 tanpa istirahat. Hal ini dimungkinkan karena pengguna Perpustakaan yang semakin haus akan informasi dan segera menindaklanjuti informasi yang ditemukan melalui koleksi-koleksi yang berbentuk buku, CD, maupun dari internet. Untuk itu bagi para […]
Direktorat Perpustakaan melalui acara roadshow pada bulan November-Desember 2009 melakukan sosialisasi tentang akses e-journal yang dilanggan oleh Universitas Islam Indonesia, dan limpahan e- journal yang dilanggan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) ke fakultas-fakultas di lingkungan UII. Hal ini perlu dilakukan mengingat hasil sitasi akses e-jurnal sivitas akademika pada tahun 2008 (saat itu EBSCO), rata-rata […]
Direktur Direktorat Perpustakaan UII (DR. Drs. H. Muhammad Idrus, S.Psi, M.Pd) tanggal 03-04-2009 membuka secara resmi pelaksanaan Workshop UII RAC, peserta yang diundang dari unit-unit fakultas di UII. selanjutnya Kepala Divisi IT & Pengadaan DP UII (Bapak Admiko Suharto AMD) pada session I menyampaikan materi tentang pengalihan file dokumen menjadi file pdf. Kegiatan ini dilaksanakan […]
BAPERPUSDA DIY me-launching penggunaan smart card untuk silang layan antaranggota Jogja Library for All DIY. Hari ini tanggal 24 Maret 2009 dilakukan penyerahan keanggotaan smart card kepada wakil dari masing-masing 5 perguruan tinggi (UII, UGM, UAJY, USD, UKDW), dari UII diwakili oleh Bapak Direktur Direktorat Perpustakaan (Dr.Drs.H.M. Idrus, S.Psi.M.Pd.). Penyerahan kartu keanggotaan ini sebagai awal […]
Direktorat Perpustakaan UII bersama dengan 4 Perguruan Tinggi (UGM, UAJY, USD, UKDW) dan BAPERPUSDA DIY, saat ini sedang menyiapkan program SILANG LAYAN.
Badan Sistem Informasi UII akhirnya menyelesaikan sejumlah projectnya yang telah dimulai sejak bulan Juli 2007. Salah satu pekerjaan yang selesai dan telah dilaunching adalah Portal Pustaka Online. Portal ini merupakan cabang dari main site http://uii.ac.id yang difungsikan sebagai sarana pustaka bagi segenap staff dan mahasiswa UII pada khususnya dan masyarakat seluruh dunia pada umumnya.
Gedung Moh. Hatta, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
Telepon: +62 274 898444
Email: [email protected]
Perpustakaan Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2014.
Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk:
Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
 |
Layanan |
|
| Alamat | Gedung 1 BPPT
Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat |
|
| Social Media | @genapsni
SNI Channel BSN @bsn_sni |
| Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk:
Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global. |
|||
|
1. Layanan Pembelian SNI Secara Online
2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number |
Social Media BSN
@genapsni @bsn_sni @genapsni |
|
| Alamat BSN:
Gedung 1 BPPT |
|||
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]