Akses E-Journal
Pelayanan pengembalian koleksi melalui petugas
- Serahkan buku yang akan dikembalikan kepada petugas
Pelayanan peminjaman melalui Shelf Check
Langkah-langkah: Letakkan Kartu Anggota Perpustakaan (KTM, Kartu Pegawai/ sejenisnya) dengan BARCODE menghadap ke CAHAYA MERAH. Ketikkan Password Login UNISYS menggunakan keyboard yang tampil pada layar sentuh kemudian tekan ENTER. Jika GAGAL, ulangi kembali dengan prosedur yang sama, Jika berhasil, akan muncul tampilan Nama dan No KTM kemudian tekan tombol OK. Letakkan Buku pada tempat sesuai […]
Pengembalian buku melalui book drop
Langkah-langkah: Masukkan buku yang akan dikembalian ke lubang book drop satu demi satu secara perlahan. Tunggu sesaat sampai print out tanda bukti pengembalian keluar. Ambil dan cermati tanda bukti pengembalian. Pengembalian berhasil jika pada tanda bukti pengembalian tercetak judul buku yang dikembalikan dan TITLE BERHASIL. Pengembalian tidak berhasil jika adatulisan TITLE TIDAK BERHASIL, dan segera […]
Staf
Sejak 5 (lima) perpustakaan fakultas yang ada di lingkungan Kampus Terpadu integrasi ke Direktorat Perpustakaan, jumlah SDM di DirektoratPerpustakaan kini ada 41 orang yang terdiri dari 19 orang Pustakawan Fungsional, 10 orang administratif, 3 orang tenaga parkir, dan tenaga keamanan (SATPAM) sebanyak 10 orang. Latar belakang pendidikan: 3 orang S2, 2 orang S1, 3 orang […]
Struktur Organisasi
[wptab name=’Pimpinan Perpustakaan’] Direktorat Perpustakaan diatur pada level universitas. Sejak tahun 2006 secara struktural pucuk manajemen dipegang oleh seorang Direktur dibawah koordinasi langsung Wakil Rektor I. Direktur ini dibantu oleh dua Kepala Divisi, yakni Kepala Divisi Informasi Teknologi & Pemeliharaan, yang dibantu seorang Kepala Urusan Pelayanan Teknis, dan Kepala Divisi Pengadaan & Pelayanan dibantu oleh […]
Sejarah Singkat Perpustakaan UII
Berdiri pada tahun 1950 dengan nama Perpustakaan Pusat UII dengan koleksi ± 3.000 eksemplar, berlokasi di Masjid Syuhada Kotabaru. Tidak lama kemudian pindah ke Balai Gadang di jalan Sagan, dan pada tahun 1966 pindah ke kampus Universitas Islam Indonesia Jln. Cik Di Tiro 1 Yogyakarta. Pada tahun 1982, dengan selesainya pembangunan kampus Jl. Cik Di […]
Visi dan Misi
VISI, MISI DAN TUJUAN VISI Menjadi mitra bagi sivitas akademika dan masyarakat belajar dalam mengembangkan pengetahuan melalui pengelolaan informasi yang Islami, setara dengan perpustakaan berkualitas di negara maju. MISI Melayani akses informasi sivitas akademika dan masyarakat belajar secara islami. Mengembangkan dan menyebarluaskan sumber informasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra dan seni […]
Panduan Penelusuran Koleksi Melalui Anjungan OPAC (On-line Public Access Catalogue)
Book Fair 2011 Direktorat Perpustakaan UII
Hari ini Selasa, 27 Desember 2011 "Book Fair 2011" telah diawali, dengan pembukaan yang dilakukan oleh Dr. Ir Farham HM. Saleh, MSIE., diikuti oleh Penerbit Jogja dan Jakarta. Untuk Mahasiswa/Mahasiswi dan segenap civitas akademika UII disediakan blangko usulan penambahan koleksi di setiap stand penerbit, yang akan dibeli oleh Direktorat Perpustakaan UII. Manfaatkan fasilitas ini dengan […]
Gedung Moh. Hatta, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584
Telepon: +62 274 898444
Email: [email protected]
Perpustakaan Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2014.
| Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk:
Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global. |
|||
 |
1. Layanan Pembelian SNI Secara Online
2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number |
Social Media BSN
@genapsni @bsn_sni @genapsni |
|
| Alamat BSN:
Gedung 1 BPPT |
|||
[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]
Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk:
- meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.
Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
|
Layanan |
|
| Alamat | Gedung 1 BPPT
Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat |
|
| Social Media | @genapsni
SNI Channel BSN @bsn_sni |