Library Lite Januari 2025 - Library of Universitas Islam Indonesia

Sleman, 30 Januari 2025

Mengawali awal tahun 2025, Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) kembali mengadakan kegiatan rutin setiap bulan yang biasa disebut dengan “Library Lite”. Library Lite dilakukan secara daring via zoom meeting. Pengisi acara Library Lite kali ini adalah Widiyanto selaku penceramah dan Muhammad Jamil selaku pemateri.

Widiyanto menyampaikan ceramah berjudul “Pentingnya Menjaga Silaturahmi”. Dalam Islam, silaturahmi mengacu pada hubungan kasih sayang dan persaudaraan antar sesama manusia. Hal tersebut sesuai firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat: 10 bahwa “sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat rahmat”. Mencintai antar saudara satu dengan lainnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Mencintai sesama umat muslim dapat diartikan saling menghormati, menyayangi dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Widiyanto juga menyampaikan berbagai contoh implementasi silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerja.

Seringkali kita merasa canggung dalam menjaga silaturahmi dengan orang lain. Widiyanto mengajak kita untuk memulai dengan langkah sederhana yaitu menyapa dan tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Langkah sederhana tersebut memiliki peran penting dalam menjaga silaturahmi dengan sesama agar mendapat berbagai kebaikan dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Widiyanto menambahkan, jangan hanya menjadi saudara dalam nama tetapi jadilah saudara dalam perbuatan dan sikap yang baik.

Sesi selanjutnya, Muhammad Jamil menyampaikan materi terkait Akreditasi Perpustakaan. Jamil menyampaikan bahwa Direktorat Perpustakaan UII akan melakukan re-akreditasi yang kemungkinan dilaksanakan pada bulan Desember akhir tahun ini. Akreditasi menjadi hal yang penting dilaksanakan untuk menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan di perpustakaan sudah memenuhi standar nasional atau belum. Jamil menambahkan, untuk persiapan akan dilaksanakan dengan melakukan pendaftaran re-akreditasi pada bulan Mei atau Juni.

Selanjutnya, Jamil menyampaikan bahwa dalam mempersiapkan akreditasi harus melakukan studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur dilakukan dengan memahami Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan, Nomor 303 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan studi banding ke beberapa perguruan tinggi yang baru saja melakukan akreditasi. Jamil juga memaparkan secara singkat beberapa komponen dalam instrumen akreditasi, sistem penilaian akreditasi serta membagikan akses untuk semua tendik di Perpustakaan. Diharapkan semua tendik di Perpustakaan dapat memahami bagaimana komponen-komponen akreditasi perpustakaan yang akan dilaksanakan akhir tahun ini.

Kontributor: Rizki Nurfiani Iksanti

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat