History

Ever since founded in 1945, Universitas Islam Indonesia was developing rapidly. In 1975, Textile Technology Department was initiated. It was one of the Departments in Engineering Faculty Universitas Islam Indonesia. In 1977, Textile Technology Department was expanded to be a Faculty of Textile Technology that run two departments which were Textile Engineering and Textile chemical.

In 1982, Faculty of Industrial Technology was established, that made Universitas Islam Indonesia run three Faculties with Engineering background, which were: Faculty of Engineering, Faculty of Textile Technology and Faculty of Industrial Technology. In 1985, under the government’s policy, it was ruled that a university only allowed for having one Faculty of Engineering. It caused the integration of all engineering background faculties in UII under Faculty of Engineering based on Decree letter of Mendikbud RI No. 0174/O/1983 jo No. 0336/O/1984 with two departments, which were: Civil Engineering Department and Industrial Engineering and Management Department that had two study programs, which were Industrial Engineering and Textile Technology.

In 1990, Textile Technology program study was granted the acknowledged status by government under decree letter of Mendikbud RI No. 0397/O/1990. While, In 1993, Industrial Engineering study program earned equated status under the decree letter of Mendikbud RI No. 0508/O/1993 dated August 16, 1993. Based on decree letter of Mendikbud RI No. 25/Dikti/Kep/1993 dated May 10, 1993, Faculty of Engineering was divided based on its knowledge background: Faculty of Civil Engineering and Planning and Faculty of Industrial Technology, whereas Faculty of Industrial Technology was consist of two departments, Industrial Engineering and Management Department and Textile Technology Department.

In Academic year 1994/1995, Informatics Department was opened, with a status of registered based on decree letter of Dirjen Dikti Depdikbud RI No. 04/Dikti/Kep/1995 dated January 17, 1995. Eventually, textile technology earned its equated status by changing the name to Chemical Engineering Department with two program study concentrations: Chemical Engineering and Textile Technology under decree letter of Mendikbud RI No. 433/Dikti/Kep/1995 dated October 11, 1995. Since then, Chemical Engineering Department offers two concentrations, which are: Chemical Technology and Textile Technology.Electrical Engineering was founded in academic year 1997/1998 with Electrical Engineering Program Study, focused in Electronics engineering under registered status, based on decree letter of Dirjen Dikti Depdikbud No. 215/Dikti/1997 dated July 24, 1997.

Mechanical Engineering Department was established in 1999 to complete the existence of other department in Faculty of Industrial Technology, it specialized in manufacturing. In 2007, Post-Graduates program also initiated, by establishing Industrial Engineering Magister program that have offered two concentrations: Industrial Management and Industrial Engineering. The first official lecture was conducted in January 13, 2007. Since then, in the academic year of 2009/2010, Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia also offers Magister Program of Informatics with two concentrations: Medical Informatics and Enterprises Information System that rules under Faculty’s Post-Graduate Program.

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply