Peserta Student Exchange Program UII Dan IIUM Malaysia Berkunjung Ke Direktorat Perpustakaan UII

Pada era globalisasi sekarang ini dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mengadakan kerja sama dengan Fakulti Undang-Undang International Islamic University Malaysia (IIUM) berupa “Students Exchange Program”.

Fakultas Hukum UII pada bulan Ramadhan ini menerima peserta Student Exchange dari IIUM Malaysia sebanyak 8 (delapan) orang selama 3 (tiga) minggu. Kegiatan yang dilakukan peserta meliputi: kegiatan perkuliahan, mengadakan kunjungan beberapa Institusi seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), KomisiYudisial (KY RI), Kemenlu RI dan kantor Perwakilan ASEAN di Jakarta. Selain kunjungan ke beberapa institusi, panitia juga telah mempersiapkan rangkaian kunjungan ke tempat-tempat wisata bersejarah di Yogyakarta.

Untuk lebih mengenal Universitas Islam Indonesia, peseta pada hari Rabu, 22 Juli 2016 diajak berkunjung ke International Program UII dan Direktorat Perpustakaan UII.

Peserta keseluruhan berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang mahasiswa dari IIUM Malaysia dan 6 (enam) orang dari FH UII. Pada kunjungan ini diterima langsung oleh Joko Sugeng Prianto, SIP.,M.Hum Direktur Direktorat Perpustakaan dan Kepala Divisi di lingkungan Direktorat Perpustakaan UII.

Acara diawali dengan dengan perkenalan dari kedua belah pihak yang dilanjutkan dengan pemutaran film “Profil Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia”.

Mereka semua menikmati dan menyimak dengan baik apa yang ditayangkan di film tersebut. Usai pemutaran film, peserta diajak tour keliling ke Direktorat Perpustakaan, museum UII dan candi Kimpulan yang dipandu oleh pustakawan UII. (Suharti AD/Direktorat Perpustakaan UII)

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Peserta Student Exchange Program UII Dan IIUM Malaysia Berkunjung Ke Direktorat Perpustakaan UII

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply