Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Kunjungi Direktorat Perpustakaan

Pada hari Kamis, 27 Juli 2017 Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (DP UII) mendapat kunjungan dari Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Rombongan berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari pejabat struktural dan pustakawan di lingkungan Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945. Rombongan diterima oleh Direktur DP UII, Joko Sugeng Prianto, SIP., M.Hum. di Ruang Sidang Direktorat Lantai 2 DP UII.

Dalam sambutannya Direktur DP UII menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan kepercayaan dari Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk berkunjung ke DP UII. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya DP UII masih harus belajar banyak terkait dengan perkembangan pengelolaan perpustakaan yang semakin komprehensif. Perpustakaan sekarang dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka yang semakin kompleks. DP UII sendiri saat ini ditugasi untuk mengelola Knowledge Management Centre (KMC). Tugas tersebut diantaranya pengelolaan jurnal online, publishing centre, pengelolaan repository dan lain-lain.

Bambang Agustono, SH selaku ketua rombongan sekaligus Kepala Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merasa sangat bangga dapat berkunjung ke DP UII sebagai universitas swasta yang tertua di Indonesia dan sudah menerapkan Jabatan Fungsional Pustakawan. Maksud dan tujuan ke Perpustakaan UII adalah untuk saling tukar informasi yang terkait dengan tata kelola dan sistem layanan perpustakaan, otomasi layanan, digitalisasi koleksi dan jabatan fungsional pustakawan di UII.

Acara dimulai dengan pemutaran profil Direktorat Perpustakaan UII, kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab. Pada sesi diskusi ada peserta rombongan yang menanyakan tentang sejarah penerapan Teknologi Informasi di DP UII, pengadaan sarana prasana, pengadaan koleksi, pengelolaan koleksi khususnya koleksi elektronik, baik e-book, e-jurnal dan e-TA, pengelolaan dan penerapan jabatan fungsional pustakawan di UII sekaligus bagaimana cara penilaian DUPAK (Daftar Usulan Angka Kredit Pustakawan) pustakawan. Peserta rombongan merasa puas dan senang setelah memperoleh informasi dan wawasan dari apa yang telah diterapkan di DP UII. Informasi ini akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk diimplementasikan di Perpustakaannya.

Selesainya acara, rombongan diajak tour mengelilingi direktorat perpustakaan seperti ruang pelayanan pemakai di lantai 1 dan UG, ruang I-Library, ruang E-Library, ruang pelayanan teknis, ruang digitalisasi, museum dan Candi Kimpulan. Peserta rombongan merasa kagum dan senang bisa berkunjung ke Direktorat Perpustakaan UII. Melihat tata letak Ruang koleksi yang menyatu dengan ruang baca yang menghadap ke Candi Kimpulan merupakan pemandangan yang langka, baru kali ini perpustakaan yang lengkap dengan 3 (tiga ) perpaduan antara Perpustakakan, Museum dan Candi, sehingga sangat terasa nuansa akademik dan budaya melebur menjadi satu. Sebelum meninggalkan Direktorat Perpustakaan peserta rombongan berfoto bersama di Museum dan Candi Kimpulan. (Ismanto/Pustakawan UII).

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Kunjungi Direktorat Perpustakaan

Leave a Reply

Leave a Reply Cancel reply