Public Speaking for Librarians: Menguatkan Peran Pustakawan sebagai Komunikator

Sleman, 7 September 2026

Direktorat Manajemen Pengetahuan Universitas Islam Indonesia (UII) menyelenggarakan Library Lite bertema “Public Speaking for Librarians: dari Pustakawan ke Komunikator”, Senin (7/9), di Ruang Audio Visual Direktorat Manajemen Pengetahuan UII. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Herman Felani, S.S., M.A., dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UII, sebagai narasumber.

Kegiatan ini membekali pustakawan dengan perspektif dan keterampilan komunikasi yang semakin dibutuhkan dalam menghadapi perubahan karakter pemustaka, khususnya generasi Z. Pustakawan tidak lagi cukup berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga perlu mampu membangun komunikasi dan koneksi dengan pengguna layanan perpustakaan.

Herman memaparkan adanya “pergeseran besar: dari informasi ke koneksi”. Perubahan tersebut terlihat dari pola belajar mahasiswa yang bergeser dari directed learning menuju independent learning. Mahasiswa tidak lagi hanya menjadi penerima informasi (receiving information), tetapi dituntut mampu menemukan dan mengevaluasi informasi (finding and evaluating info), serta berkembang dari sekadar mengerjakan tugas (doing assignments) menjadi proses membangun pengetahuan (building knowledge).

Cara membangun komunikasi yang lebih efektif dengan Gen Z dalam dilakukan dengan beragam metode. Peserta diperkenalkan dengan formula H-S-T-I-A, yaitu Hook, Story, Tell, Interact, dan Action. Hook digunakan untuk menarik perhatian audiens, Story membangun relevansi melalui cerita, Tell menyampaikan informasi utama, Interact mengajak audiens terlibat, sedangkan Action mengarahkan audiens pada langkah berikutnya.

Formula tersebut menjadi bekal praktis bagi pustakawan untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komunikatif. Dalam konteks layanan perpustakaan, kemampuan tersebut dapat diterapkan baik dalam komunikasi tatap muka maupun ketika membuat konten digital.

Pada sesi terakhir, peserta diajak mempraktikkan langsung pembuatan konten mengenai berbagai layanan perpustakaan. Praktik ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari, sekaligus mengemas informasi layanan perpustakaan agar lebih menarik, mudah dipahami, dan relevan bagi pemustaka.

Melalui Library Lite, Direktorat Manajemen Pengetahuan UII terus mendorong pengembangan kompetensi pustakawan agar mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Pustakawan masa kini bukan hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut disampaikan, dikomunikasikan, dan mampu membangun koneksi dengan pemustaka.

Kontributor: Marni Utami

Editor: Akmal Faradise

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Public Speaking for Librarians: Menguatkan Peran Pustakawan sebagai Komunikator

Categories