Library Lite Mei 2026 - Library of Universitas Islam Indonesia

Sleman, 2 Juni 2026

Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) kembali menyelenggarakan Library Lite (Liblite) dengan pembicara tamu. Kali ini, Direktorat Perpustakaan mengundang Suwondo, S.Hum., M.Kom Kepala UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang sebagai narasumber dan Marni Utami, S.I.Pust, staf Divisi Pelayanan Pemustaka Direktorat Perpustakaan UII sebagai pengisi kultum.

Sesi pertama, Suwondo menyampaikan materi bertajuk “Transformasi Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Era Kecerdasan Buatan”. Tema ini diangkat sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan referensi pendukung praktik baik pustakawan dalam memberikan layanan prima di tengah perkembangan teknologi akal imitasi, Artificial Intelligence (AI). Pada pertemuan daring ini, Suwondo memaparkan tahapan implementasi AI pada sistem otomasi perpustakaan. Suwondo menekankan bahwa proses tersebut harus diawali dengan penataan dan validasi data koleksi yang baik juga disertai perencanaan matang sebelum diintegrasikan dengan teknologi tersebut.

Selain kesiapan infrastruktur data, kompetensi sumber daya pustakawan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Menurutnya, pustakawan sebagai garda terdepan literasi digital perlu membangun pola pikir yang adaptif dan terbuka terhadap pembelajaran mengenai perkembangan teknologi AI hari ini agar mampu mempercepat transformasi layanan perpustakaan. Di masa mendatang, perpustakaan juga diharapkan dapat membangun advokasi kebijakan yang mengedepankan aspek etika dalam pemanfaatan AI, sehingga penerapannya mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan produktifitas sivitas akademika.

Usai penyampaian materi, Mufida Nur Arifah selaku master of ceremony memimpin sesi diskusi. Pada sesi pertukaran pemikiran ini, suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Peserta yang terdiri dari pustakawan dan tenaga kependidikan di lingkungan perpustakaan UII begitu antusias menyampaikan pertanyaan, tanggapan, maupun peluang mengenai tahapan persiapan maupun penerapan AI di lingkungan perpustakaan.

Memasuki sesi kedua, Marni Utami, S.I.Pust menyampaikan kultum bertajuk “Makna dan Hikmah Ibadah Kurban 1447 H: Menembus Batas Ketakwaan”. Dalam pemaparannya, Marni menjelaskan bahwa sejarah kurban lahir sejak awal mula kehidupan manusia di muka bumi, yakni melalui kisah Qabil dan Habil. Syariat kurban kemudian diteguhkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim A.S., bapak para nabi yang mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih puteranya, Nabi Ismail A.S., sebelum akhirnya Allah menggantinya dengan seekor domba. Peristiwa tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi umat muslim dalam menerapkan syariat kurban yang telah Allah SWT. maktubkan dalam QS. Al-Kautsar: 2. Selain sebagai bentuk ibadah, kurban juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena menjadi sarana mempererat ukhuwah islamiyah dan menumbuhkan kepedulian kepada sesama.

Kontributor: Mufida Nur Arifah

Editor: Akmal Faradise

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2014, diundangakan Melalui Lembaran Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 216, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5584 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bertujuan untuk: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan , kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globlalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.
	1. Layanan Pembelian SNI Secara Online 2. Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi 3. Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Layanan Jasa Issuer identification Number	Social Media BSN @genapsni @bsn_sni @genapsni

Alamat BSN: Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat

	Layanan	Layanan Pembelian SNI Secara Online Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga sertifikasi Layanan Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Layanan Jasa Issuer identification Number
	Alamat	Gedung 1 BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat
	Social Media	@genapsni SNI Channel BSN @bsn_sni

Categories